Cirebon, korankabarnusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan fokus utama membahas progres pembangunan dan capaian target di berbagai sektor, Senin (1/7/2024).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan koordinasi efektif antarinstansi.
Ia menjelaskan, rapat ini menjadi wadah untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pembangunan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Sebab, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat dalam mencapai tujuan tersebut.
Dalam rapat ini, Wahyu menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, termasuk pembenahan jalan, serta pentingnya melaporkan progres secara berkala.
“Setiap bulan, laporan progres dari setiap perangkat daerah harus terstruktur dan diekspos dengan jelas,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis, terutama pada layanan publik.
“Kualitas layanan publik harus terus ditingkatkan, dengan membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat,” tambah Wahyu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd menjelaskan, ada beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut.
Misalnya, kata dia, terkait capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta menyiapkan strategi dalam menghadapi isu nasional, seperti kebocoran data dan judi online.
Hilmy menyebut, kegiatan ini penting dilakukan untuk menguatkan komitmen bersama dalam menghadapi dinamika kompleks dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan perlunya kesinambungan dalam koordinasi lintas sektor, untuk menghadapi tantangan baru yang muncul.
“Komitmen untuk mendukung kebijakan nasional, harus diwujudkan dengan tindakan konkret di tingkat daerah,” katanya.
Rapim kali ini diharapkan, dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang akan memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. (DISKOMINFO)
