Bogor, korankabarnusantara.co.id – Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag. bersama Wakil Bupati Cirebon H. Agus Kurniawan Budiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Kehadiran pimpinan daerah Kabupaten Cirebon ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, guna memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden sekaligus menjadi penegasan kuat pentingnya sinergi dan soliditas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Forum strategis ini menjadi wadah koordinasi lintas pemerintahan untuk menyatukan visi pembangunan, menyelaraskan prioritas program, serta membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi agenda pembangunan tahun 2026 secara terpadu dan berkelanjutan.
Bupati Cirebon Imron menilai Rakornas menjadi momentum penting bagi daerah untuk memastikan setiap kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara tepat sasaran di daerah.
“Melalui forum koordinasi nasional ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Imron.
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kolaborasi yang kuat, tidak hanya antarinstansi di daerah, tetapi juga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon siap mendukung dan menindaklanjuti hasil Rakornas dengan kebijakan dan program konkret yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini diharapkan menjadi pijakan bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Cirebon.
(Mar)
