Kabar Daerah

Elemen Masyarakat Pertanyakan Kinerja BUMD Pringsewu

417
×

Elemen Masyarakat Pertanyakan Kinerja BUMD Pringsewu

Sebarkan artikel ini
BUMD Pringsewu

Pringsewu, korankabarnusantara.co.id – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pringsewu kini menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat. Sejak ditetapkannya Direktur BUMD Pringsewu pada tahun 2023, belum ada program atau aksi nyata dari lembaga usaha daerah ini untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu.

Aktivis People Corruption Watch, AB Alatas, mengungkapkan bahwa pendirian perseroan daerah seharusnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Namun, dengan kinerja BUMD Pringsewu yang lambat, bagaimana bisa mendongkrak PAD Pringsewu, apalagi mensejahterakan masyarakat,” ujar AB Alatas.

AB Alatas juga menekankan bahwa dalam Perda Kabupaten Pringsewu No. 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera, prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus diterapkan, termasuk transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung, Muhlasin S.H, menyayangkan anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah kabupaten Pringsewu untuk operasional BUMD yang mencapai milyaran rupiah namun hasilnya tidak jelas. “BUMD harus dievaluasi. Wakil rakyat sebagai lembaga yang memiliki kontrol jangan diam saja, panggil dan evaluasi BUMD,” tegas Muhlasin.

Sementara itu, salah satu direktur BUMD Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera, Hari Wibowo, saat dikonfirmasi melalui telepon pada Kamis (6/6) pukul 19.02 WIB, nomor telepon yang bersangkutan memblokir semua panggilan masuk.

(Doy)