Cirebon, korankabarnusantara.co.id – Banjir besar yang melanda Kabupaten Cirebon pada akhir Desember 2025 hingga awal januari 2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Bupati Cirebon Imron menegaskan, penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kerja sama lintas wilayah, terutama dengan Kabupaten Kuningan sebagai daerah hulu.
Penegasan itu disampaikan Imron saat pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Kuningan di kawasan Waduk Darma. Ia menilai, posisi Cirebon sebagai wilayah hilir membuat daerahnya sangat bergantung pada kondisi lingkungan di hulu.
“Kalau hulunya tidak dijaga, hilir pasti terdampak. Penanganan banjir harus menyeluruh dari hulu sampai hilir,” ujar Imron.
Ia mengungkapkan, banjir yang terjadi akhir tahun lalu menjadi bukti nyata bahwa kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, hingga lemahnya pengawasan tata ruang masih menjadi persoalan serius. Salah satu yang disorot Imron adalah maraknya bangunan liar di bantaran sungai dan kawasan resapan air.
Menurutnya, keberadaan bangunan tersebut menghambat aliran sungai dan memperbesar risiko banjir saat hujan dengan intensitas tinggi. Karena itu, Pemkab Cirebon memastikan akan bersikap tegas terhadap pelanggaran tata ruang.
“Kami tidak bisa lagi toleran terhadap perilaku yang merusak lingkungan, termasuk bangunan di sempadan sungai dan kebiasaan membuang sampah ke aliran air. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Cirebon dan Pemkab Kuningan sepakat melakukan penanaman pohon di wilayah perbatasan kedua daerah. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kawasan resapan air sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
Di wilayah hilir, Pemkab Cirebon juga mempercepat normalisasi sungai dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung debit air saat hujan deras.
“Kami terus mendorong percepatan normalisasi sungai agar potensi luapan air bisa ditekan,” kata Imron.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi di wilayah hulu menjadi salah satu solusi strategis untuk menahan laju aliran air menuju Cirebon.
Menurut Dian, Kuningan dan Cirebon memiliki keterkaitan ekologis yang tidak bisa dipisahkan. Kerusakan lingkungan di satu wilayah akan berdampak langsung ke wilayah lain.
“Selain infrastruktur, edukasi masyarakat juga sangat penting. Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan harus terus dibangun,” ujarnya.
Kedua kepala daerah sepakat bahwa tantangan penanganan banjir ke depan semakin kompleks, terutama di tengah ancaman cuaca ekstrem. Berdasarkan data BMKG, curah hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan berlangsung hingga April 2026.
Dengan kondisi tersebut, penanganan banjir kini menjadi agenda prioritas bersama yang menuntut kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir.
(Mar)
