Pangandaran, korankabarnusantara.co.id – Para tokoh agama dan ulama di Pangandaran menyampaikan keresahan mendalam atas maraknya peredaran minuman keras (miras) dan praktik prostitusi yang dinilai semakin terbuka. Mereka mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan moralitas generasi muda dan citra pariwisata.
Ketua Forum Umat Islam Pangandaran (FUIP), Iman Nugraha, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 40 tempat penjualan miras yang beroperasi terang-terangan. Selain itu, praktik prostitusi disebut telah bertransformasi dengan memanfaatkan media digital yang lebih canggih.
“Fenomena ini bukan hanya merusak citra pariwisata, tetapi juga mengancam moralitas generasi muda Pangandaran,” tegas Iman Nugraha pada 25 Juli 2025.
Senada dengan hal tersebut, Ustadz Fatah dari Pantai Timur Pangandaran menilai peredaran miras tidak bisa lagi ditoleransi. Ia menyebut dampaknya bisa menjadi “bom waktu” yang menghancurkan masa depan moral masyarakat.
Drs. Anwar Hidayat, Ketua MUI Kecamatan Pangandaran, mendorong Pemda agar tidak ragu dalam menegakkan aturan yang ada. Ia menekankan bahwa Pemda memiliki kekuasaan dan perangkat hukum, yang kini hanya tinggal membutuhkan keberanian eksekusi.
Sementara itu, Ustadz Haris Firdaus dari MUI Desa Pananjung menyuarakan bahwa tindakan razia saja tidak cukup. Ia menuntut adanya sanksi hukum yang nyata dan konsisten ditegakkan.
“Kekhawatiran akan turunnya pendapatan wisata tanpa miras dan prostitusi tidak berdasar. Justru, pariwisata yang bersih akan membawa keberkahan dan kepercayaan masyarakat luas,” kata Ustadz Haris.
Kiai Subariyo, dari MUI Desa Wonoharjo, mendesak pemerintah membuktikan komitmennya menjadikan Pangandaran unggul bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam moral dan religiusitas.
Kiai Subariyo menegaskan bahwa para tokoh agama siap mendukung gerakan anti-miras dan menyatakan siap membantu Pemda, tidak hanya melalui mimbar, tetapi juga dalam aksi nyata menyelamatkan umat dari kerusakan sosial.
Para tokoh agama berharap Pemda segera mengambil sikap serius sebelum keresahan warga berubah menjadi tindakan spontan. Mereka sepakat bahwa pengendalian penyakit masyarakat ini harus dimulai dari keseriusan dan keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan, demi Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang aman, bersih, dan bermartabat.
(Sarman)
