CIREBON, Korankanarnusantara.co.id — Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi menyusun program yang hanya bagus di atas kertas. Menurutnya, setiap perencanaan pembangunan harus benar-benar diwujudkan sesuai target sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan tegas itu disampaikan Wabup yang akrab disapa Jigus saat memimpin Rapat Dinas Perencanaan Penganggaran Tahun 2027 yang dirangkaikan dengan pelepasan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon di Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Jumat (3/7/2026).
“Perencanaan ini harus sama dengan realisasi. Jangan sampai perencanaannya apa, pas realisasinya justru berbeda,” tegas Jigus di hadapan seluruh kepala perangkat daerah.
Menurutnya, kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh keseriusan setiap OPD dalam menyusun perencanaan yang matang sekaligus memastikan seluruh program terlaksana sesuai target.
Selain menekankan pentingnya perencanaan yang tepat, Jigus juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam setiap program kerja. Ia menyebut, pelayanan publik tidak boleh berjalan dengan pola lama apabila ingin memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
“Pak Bupati selalu mengingatkan agar kita terus berinovasi dan kreatif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Jigus juga meminta percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah. Ia menilai kegiatan pemerintah tidak boleh menumpuk pada akhir tahun anggaran karena berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan maupun manfaat yang diterima masyarakat.
Karena itu, setiap OPD diminta mampu mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan secara proporsional sepanjang tahun sehingga pembangunan berjalan lebih optimal dan berkesinambungan.
Tak kalah penting, Jigus menyoroti minimnya publikasi sejumlah program pemerintah. Menurutnya, berbagai kerja nyata pemerintah harus diketahui masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus pertanggungjawaban kepada publik.
“Setelah melaksanakan kegiatan, kegiatan tersebut harus dipublikasikan supaya masyarakat mengetahui bahwa pemerintah benar-benar bekerja,” katanya.
Ia menegaskan, publikasi bukan sekadar dokumentasi seremonial, melainkan bagian dari transparansi pemerintah agar masyarakat dapat melihat secara langsung hasil pembangunan yang sedang dijalankan.
Pada kesempatan yang sama, suasana rapat juga diwarnai pelepasan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon, Setyabudi Hartono. Jigus menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, Bagian Hukum memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai regulasi, mulai dari penyusunan produk hukum daerah, pendampingan hukum hingga menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, integritas, serta kontribusi yang telah diberikan,” ungkapnya.
Jigus berharap fondasi tata kelola pemerintahan dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dibangun selama ini dapat terus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pemerintah secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
