Oku,korankabarnusantara,co.id-
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Pemkab OKU) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program strategis Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah pengawasan ketat ini diambil menyusul instruksi langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kesiapan tersebut ditegaskan Bupati OKU saat mengikuti zoom meeting sosialisasi Surat Edaran pelaksanaan inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah, Rabu (28/10/2026).
“Tentu kami akan mendukung penuh apa yang diarahkan Pak Mendagri dan Kepala BGN untuk mensukseskan salah satu program utama Pak Prabowo,” tegas Bupati OKU.
Bupati menjelaskan, Pemkab OKU akan segera menindaklanjuti arahan pusat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat kabupaten.
Dalam arahannya, Mendagri menjelaskan bahwa Surat Edaran Nomor 400 tentang pelaksanaan inspeksi penilaian kesesuaian satuan pelayanan pemenuhan gizi menjadi dasar hukum utama. Regulasi tersebut mengamanatkan pembentukan Satgas di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mengidentifikasi lokasi, memantau kesiapan infrastruktur dapur SPPG, dan melakukan pengawasan awal pemenuhan standar gizi nasional.
Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk benar-benar mengawal program ini dengan mengoptimalkan peran Satgas. Validasi melalui inspeksi harus berjalan ketat dan petugas diberikan kewenangan penuh agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan program krusial tersebut.
“Program bagus, kita dukung, bismillah,” tegas Mendagri.
Selain pengawasan administratif, kepatuhan teknis di lapangan juga menjadi fokus. Petugas akan melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dengan melakukan penilaian kesesuaian langsung ke dapur-dapur SPPG.
Pemeriksaan mencakup denah tata ruang dapur, tingkat higienis makanan, kebersihan koki maupun relawan, pengelolaan limbah yang aman, hingga pelaksanaan uji sampel pangan di laboratorium.
Sementara itu, Kepala BGN Dr. Sudaryono, http://B.Eng., MM., MBA., mengingatkan pentingnya aspek kemandirian ekonomi daerah. Ia menekankan agar kehadiran SPPG di daerah tidak dimonopoli oleh segelintir pihak, terutama dalam hal pasokan komoditas.
“Jangan sampai SPPG ada di daerah tapi mengambil bahan baku dari luar kabupaten dan memonopoli. Negara menjamin keuntungan bagi masyarakat lokal,” ujar Kepala BGN.
*(Tim Kominfo OKU / KNTV)*
