Pringsewu, Korankabarnusantara.co.id – Pidato perdana Bupati Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas, pada Sidang Paripurna DPRD Pringsewu, Senin (3/3/2025), mendapat sorotan tajam dari para aktivis di Kabupaten Pringsewu.
Sukisno, aktivis dari Koalisi Rakyat Untuk Transparansi (KOREKSI), mengungkapkan bahwa dalam menelaah visi dan misi yang disampaikan Bupati Riyanto, ia melihat adanya keseriusan dan keinginan yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten yang maju dan unggul di semua bidang. Namun, Sukisno menilai, meskipun hal tersebut merupakan tujuan yang sama dengan yang diinginkan oleh Bupati-bupati sebelumnya, kenyataannya perkembangan di Kabupaten Pringsewu masih terbilang lambat dan jauh dari kata maju.
Menurut Sukisno, meskipun Bupati Riyanto menyampaikan visi dan misi yang baik, dalam pidatonya tidak ada penjabaran teknis yang jelas mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. “Terlebih pada misi ‘Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Daerah’, yang jelas membutuhkan strategi konkret, seperti permodalan, transfer teknologi, dan jaminan pasar. Namun, selama ini perhatian pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi dirasakan sangat minim,” ujarnya.
Sukisno juga menambahkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi tampak hanya sebatas formalitas tanpa adanya pembinaan berkelanjutan yang dapat menghasilkan pencapaian nyata. “Misi yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan daerah harus terstruktur dengan baik dan terukur agar dapat terealisasi, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit,” tambahnya.
Selain itu, Sukisno menyoroti ketidakjelasan dalam beberapa poin misi lainnya, yang menurutnya harus terperinci agar dapat dipahami dan diukur dengan jelas. “Pencapaian swasembada pangan misalnya, sementara masih banyak masyarakat yang mengantri untuk beras raskin dan banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan,” ungkapnya.
“Kami berharap kritik ini dapat menjadi masukan konstruktif agar Kabupaten Pringsewu dapat terus bergerak menuju kemajuan dan kemakmuran yang nyata, sesuai dengan cita-cita pendiri dan harapan seluruh masyarakat,” kata Sukisno menutup pernyataannya.
Di sisi lain, K.H. Alqibni dari People Corruption Watch berharap agar ada forum lintas aktivis dengan Pemerintah Daerah dan Legislatif untuk melakukan analisis terhadap kebijakan anggaran dan pelaksanaannya. “Jika ada penyimpangan, maka harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Mantan aktivis Koalisi Anti Korupsi (KOAK), Edi Siswoyo, juga menyoroti pidato perdana Bupati Pringsewu, dengan mengatakan bahwa belum ada poin yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah hadir untuk mewujudkan Pringsewu sebagai kabupaten rujukan pendidikan, pusat ekonomi dan perbankan, serta lumbung pangan. “Pringsewu juga harus menjadi kabupaten percontohan di berbagai sektor,” kata Edi.
Sementara itu, Anggota Legislatif Pringsewu dari Komisi 3, Rusmanto, menyambut baik usulan transparansi kebijakan dan anggaran di Kabupaten Pringsewu. Ia menyatakan, “Sudah saatnya ada forum dialog terbuka yang membahas kebijakan dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya. Saya akan menginisiasi usulan KOREKSI dan People Corruption Watch untuk membentuk forum transparansi ini.”
(Ando)
