Kabar Daerah

BAZNAS Jabar Gelar Rakorda untuk Perkuat Transparansi hingga Kejar Potensi Zakat Rp33 Triliun

10
×

BAZNAS Jabar Gelar Rakorda untuk Perkuat Transparansi hingga Kejar Potensi Zakat Rp33 Triliun

Sebarkan artikel ini

BANDUNG,Korankabarnusantara.co.id–     Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Jawa Barat Tahun 2026 di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi BAZNAS kabupaten dan kota se-Jawa Barat untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar semakin berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua Pelaksana Rakorda BAZNAS Jabar 2026 yang sekaligus Pimpinan BAZNAS Jawa Barat Bidang SDM, Administrasi, Umum dan Kehumasan, Nana Sudiana, menjelaskan bahwa Rakorda kali ini memiliki arti penting karena kegiatan serupa terakhir kali dilaksanakan pada 2025. Selain menjadi ruang koordinasi dan evaluasi kinerja pengelolaan zakat, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada BAZNAS kabupaten dan kota serta kepala daerah yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pengelolaan ZIS. “Pada Rakorda tahun ini, kami menyiapkan 52 kategori apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kontribusi, dan capaian BAZNAS di daerah dalam mengembangkan pengelolaan zakat,” ujar Nana.

Nana mengungkapkan bahwa potensi zakat di Jawa Barat masih sangat besar untuk dioptimalkan. Berdasarkan kajian BAZNAS RI, potensi zakat di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp33 triliun setiap tahun. Namun, realisasi penghimpunan BAZNAS se-Jawa Barat saat ini baru berada pada kisaran 5–6 persen dari potensi tersebut. “Angka ini menunjukkan bahwa peluang penghimpunan zakat di Jawa Barat masih terbuka sangat luas. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperluas basis muzaki, meningkatkan literasi zakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat,” jelasnya.

Selama ini, penghimpunan zakat masih banyak bertumpu pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain melalui mekanisme pemotongan langsung oleh bendahara instansi maupun sistem payroll pemerintah. BAZNAS Provinsi Jawa Barat berfokus pada pengelolaan zakat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan penghimpunan zakat ASN di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota menjadi ranah BAZNAS masing-masing daerah. Meski demikian, tingkat partisipasi ASN dalam menunaikan zakat masih belum merata sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan strategi penghimpunan yang lebih efektif.

Di luar kalangan ASN, BAZNAS Jabar juga terus mendorong perluasan partisipasi masyarakat non-ASN yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki. Penguatan literasi dan edukasi zakat menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat serta kontribusinya dalam pembangunan sosial. Melalui pendekatan komunikasi, edukasi, dan pelayanan yang lebih luas, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga instrumen untuk membantu mengatasi persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.

*Apresiasi BAZNAS Jabar 2026*

Pemberian apresiasi dalam Rakorda 2026 menjadi bentuk pengakuan atas kinerja dan kontribusi BAZNAS kabupaten dan kota dalam mengembangkan pengelolaan zakat di wilayah masing-masing. Sebanyak 52 kategori apresiasi diberikan, termasuk penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai memberikan dukungan terhadap pengelolaan ZIS. Agenda ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kompetisi yang positif antarlembaga sekaligus mendorong peningkatan profesionalitas amil, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

*Pesan Gubernur Jawa Barat*

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong seluruh jajaran BAZNAS di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memperkuat keterbukaan pengelolaan zakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan program-program BAZNAS dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui visi Jabar Istimewa. “Pengelolaan zakat harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, BAZNAS perlu terus memperkuat transparansi dan memastikan program-programnya selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Dedi.

Dedi menegaskan bahwa keberhasilan BAZNAS tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut memberikan manfaat dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Ia mendorong penguatan rumah layanan warga di 27 kabupaten dan kota, optimalisasi kanal pengaduan melalui media sosial, serta pembentukan tim yang responsif terhadap laporan masyarakat. “BAZNAS harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Setiap persoalan sosial perlu direspons dengan cepat dan tepat, tidak harus menunggu persoalan tersebut menjadi viral terlebih dahulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi berharap penguatan peran BAZNAS dapat berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan dan berbagai persoalan kerentanan sosial, termasuk fenomena pengemis, anak-anak yang meminta-minta di persimpangan jalan, serta manusia silver di ruang publik. Menurutnya, keberadaan BAZNAS harus dapat dirasakan melalui tindakan nyata yang memberikan perlindungan dan kebermanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui Rakorda BAZNAS Jabar 2026, sinergi antara BAZNAS provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kokoh. Penguatan tata kelola, perluasan penghimpunan, peningkatan transparansi, dan kualitas pendayagunaan ZIS menjadi agenda bersama untuk mengoptimalkan potensi zakat Jawa Barat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya tercermin dari peningkatan angka penghimpunan, tetapi juga dari semakin luasnya manfaat yang dirasakan masyarakat.(Red)