Kabar Daerah

GEMPITA GERUDUK DPRD, KEJARI, DAN KANTOR BUPATI TULANG BAWANG, DESAK USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI BUMD PT TULANG BAWANG JAYA, ANDIKA TEGASKAN TAK AKAN MUNDUR

184
×

GEMPITA GERUDUK DPRD, KEJARI, DAN KANTOR BUPATI TULANG BAWANG, DESAK USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI BUMD PT TULANG BAWANG JAYA, ANDIKA TEGASKAN TAK AKAN MUNDUR

Sebarkan artikel ini

Tulang Bawang, korankabarnusantara.co.id – Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (GEMPITA) menggelar aksi penyampaian pendapat di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi tersebut, GEMPITA menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dugaan korupsi dana penyertaan modal dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tulang Bawang Jaya (Perseroda), sekaligus mendesak evaluasi terhadap kepemimpinan pemerintah daerah, Rabu (18/11/2026).

Aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar tersebut menyasar sejumlah kantor pemerintahan dan lembaga terkait, yakni Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang, serta Kantor Bupati Tulang Bawang.

Dalam penyampaian aspirasinya, massa membawa tuntutan agar persoalan yang menjadi perhatian masyarakat segera ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan tanpa tebang pilih.

Andika selaku Komandan sekaligus Koordinator Lapangan (Korlap) GEMPITA tampil menyampaikan orasi, didampingi Ari Saputra selaku Sekretaris GEMPITA serta Candra Hartono.

Andika menegaskan bahwa perjuangan GEMPITA merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Tulang Bawang. Ia menyatakan tidak akan mundur dalam menyuarakan aspirasi masyarakat selama perjuangan tersebut didasarkan pada fakta dan kepentingan publik.

“Saya tidak akan pernah takut dengan siapa pun ketika saya berada di pihak yang benar. Saya datang dengan biaya sendiri, tanpa meminta kepada siapa pun. Semua ini saya lakukan karena ingin Tulang Bawang menjadi lebih baik,” tegas Andika dalam orasinya.

Menurutnya, perjuangan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat.

GEMPITA APRESIASI PENAHANAN DIREKTUR BUMD, NAMUN DESAK PERKARA POKOK DIUNGKAP

Dalam aksi di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, GEMPITA menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kejari yang telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap Direktur PT Tulang Bawang Jaya berinisial NVM atas dugaan tindak pidana perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice.

Namun, menurut GEMPITA, penanganan perkara perintangan penyidikan tersebut tidak boleh menjadi akhir dari proses penegakan hukum.

Mereka mendesak agar perkara pokok yang berkaitan dengan dugaan korupsi dana penyertaan modal serta penyalahgunaan BBM bersubsidi di lingkungan BUMD PT Tulang Bawang Jaya diusut secara menyeluruh, transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.

“Penahanan satu orang atas pasal perintangan penyidikan bukanlah garis finis. Masyarakat Tulang Bawang menuntut pengungkapan perkara pokok secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih,” tegas Andika.

GEMPITA juga mempertanyakan perkembangan penanganan persoalan yang menurut mereka telah berlangsung selama satu tahun dua bulan. Mereka menilai berbagai aspirasi masyarakat perlu mendapatkan respons dan penjelasan yang jelas dari pihak-pihak terkait.

Andika meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan suara masyarakat dan memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik.

ENAM POIN TUNTUTAN UTAMA GEMPITA

Dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, GEMPITA menyampaikan enam tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait.

1. USUT PERKARA POKOK TANPA TEBANG PILIH

Mendesak Kejari Tulang Bawang agar segera mengusut dan mengungkap perkara pokok dugaan korupsi dana penyertaan modal serta penyalahgunaan BBM bersubsidi.

GEMPITA juga meminta pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk mantan kepala daerah dan penjabat kepala daerah, yakni Winarti, Qudrotul Ikhwan, dan Ferli Yuledi, sepanjang terdapat keterkaitan dengan perkara tersebut.

2. UNGKAP AKTOR INTELEKTUAL

Meminta penyidik memeriksa seluruh jajaran direksi, komisaris, oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, hingga pihak swasta yang diduga terlibat atau menikmati aliran dana dalam perkara tersebut.

3. BUKA TRANSPARANSI KERUGIAN NEGARA

Menuntut Kejari Tulang Bawang bersama lembaga berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengungkap hasil audit kerugian keuangan negara secara transparan agar dapat diketahui masyarakat.

4. TELUSURI DAN SITA ASET

Mendesak aparat penegak hukum melakukan pelacakan aset (asset tracing) serta penyitaan harta kekayaan yang berdasarkan bukti hukum berkaitan dengan tindak pidana, guna mendukung pemulihan kerugian keuangan negara atau daerah.

5. TOLAK SEGALA BENTUK INTERVENSI POLITIK

Mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap independen, profesional, dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, tanpa tunduk pada tekanan kekuasaan maupun lobi politik dari pihak mana pun.

6. ULTIMATUM PENGAWALAN 7 X 24 JAM

GEMPITA menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Mereka memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam untuk melihat perkembangan signifikan dalam pengusutan perkara pokok.

Apabila tidak terdapat perkembangan yang dinilai memadai, GEMPITA menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar serta membawa laporan penanganan perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ANDIKA DESAK EVALUASI KEPEMIMPINAN DAN PENONAKTIFAN SEMENTARA BUPATI

Selain mendesak pengusutan perkara dugaan korupsi BUMD, Andika juga menyampaikan tuntutan terkait kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam orasinya, ia meminta agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan daerah serta menyuarakan desakan penonaktifan sementara Bupati sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, GEMPITA juga menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang terkait permohonan pemberhentian Bupati Qudrotul Ikhwan dari jabatannya.

Menurut Andika, masyarakat telah beberapa kali menyampaikan aspirasi, tetapi merasa belum mendapatkan tanggapan yang memadai.

“Kami sudah beberapa kali menyampaikan dan mengingatkan. Namun, sampai sekarang kami merasa belum mendapatkan respons yang semestinya. Apakah kami sebagai masyarakat tidak pantas didengar? Kami juga memiliki pikiran dan kemampuan untuk menilai persoalan berdasarkan fakta dan logika,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa perjuangan GEMPITA tidak akan berhenti hanya karena belum adanya tanggapan dari pemerintah daerah.

“Kami tidak akan berhenti. Sampai kapan pun kami akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Kami bukan orang-orang yang takut menyampaikan kebenaran. Kami ingin pemerintah mendengar dan memberikan jawaban atas persoalan yang kami perjuangkan,” tegas Andika.

CANDRA HARTONO SERUKAN PERSATUAN DAN INGATKAN AMANAH KEPEMIMPINAN

Sementara itu, Candra Hartono dalam penyampaian orasinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan menjaga semangat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dalam sambutannya, Candra menyampaikan penghormatan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang beserta seluruh jajaran pemerintahan, unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta insan pers.

Ia juga mengawali penyampaiannya dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Candra mengingatkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati merupakan pemimpin yang memperoleh mandat dari masyarakat melalui proses demokrasi. Oleh sebab itu, menurutnya, sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk memperhatikan dan mendengarkan aspirasi rakyat yang dipimpinnya.

“Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, kami tetap menghormati Bapak sebagai pemimpin Kabupaten Tulang Bawang. Jabatan yang Bapak emban merupakan amanah dan mandat dari masyarakat. Karena itu, kami berharap agar seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar dan ditindaklanjuti,” demikian inti pesan Candra dalam orasinya.

Ia juga menyampaikan keprihatinan karena masyarakat merasa harus turun langsung menyampaikan aspirasi melalui aksi terbuka agar persoalan yang mereka perjuangkan mendapatkan perhatian pemerintah.

ARI SAPUTRA, SEKRETARIS GEMPITA, TEGASKAN KOMITMEN KAWAL ASPIRASI MASYARAKAT

Ari Saputra selaku Sekretaris GEMPITA turut mendampingi Komandan GEMPITA Andika dalam mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Kehadiran Ari bersama jajaran organisasi menjadi bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi, penegakan hukum, serta penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

GEMPITA berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait melalui mekanisme hukum dan pemerintahan yang berlaku.

GEMPITA TEGASKAN KOMITMEN KAWAL PENEGAKAN HUKUM

GEMPITA menegaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.

Mereka berharap Kejari Tulang Bawang dapat menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dan mengusut setiap dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

GEMPITA juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Aksi tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat menginginkan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan tidak pandang bulu.

“Lawan korupsi, tegakkan keadilan di Tulang Bawang!” pungkas Andika.

GEMPITA menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut sebagai bagian dari perjuangan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang yang lebih baik.

CATATAN REDAKSI

Seluruh dugaan tindak pidana maupun dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini merupakan bagian dari aspirasi dan pernyataan GEMPITA yang masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Penyebutan nama tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa pihak bersangkutan telah bersalah.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi setiap pihak yang belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Bupati dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, pihak BUMD PT Tulang Bawang Jaya, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan pers yang berlaku. (Joni Putra)