CIREBON, Korankabarnusantara.co.id.– Persoalan sampah di Kabupaten Cirebon memasuki fase yang mengkhawatirkan. Dengan produksi sampah yang diperkirakan mencapai 1.200 ton setiap hari, Pemerintah Kabupaten Cirebon langsung bergerak cepat.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman (Jigus), menginstruksikan seluruh camat untuk segera turun ke lapangan memetakan berbagai persoalan strategis, mulai dari titik sampah liar, penerangan jalan umum (PJU), rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga jaringan gas rumah tangga.
Instruksi tersebut disampaikan Jigus dalam rapat koordinasi bersama para camat di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (1/7/2026), sebagai langkah percepatan program prioritas pemerintah daerah.
“Jangan sampai muncul lagi sampah liar yang tidak terdata. Semua titik harus dipetakan dan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar penanganannya tepat sasaran,” tegas Jigus.
Puluhan Titik Sampah Liar, Angka Diprediksi Bertambah
Data sementara menunjukkan terdapat 40 hingga 50 titik sampah liar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah setelah seluruh kecamatan menyelesaikan proses pendataan.
Yang lebih mengkhawatirkan, setiap hari Kabupaten Cirebon menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah, sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang jauh lebih terintegrasi.
Karena itu, Jigus meminta para camat tidak hanya mendata lokasi sampah liar, tetapi juga memetakan keberadaan TPST, TPS3R, serta desa-desa yang telah menjalin kerja sama pengelolaan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Gandeng Perusahaan, Jangan Hanya Andalkan APBD
Jigus juga mendorong seluruh camat memanfaatkan potensi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penyediaan fasilitas pengelolaan sampah.
Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha dapat menjadi solusi cepat, terutama di wilayah yang masih kekurangan sarana pengolahan sampah.
“Kalau ada perusahaan di wilayahnya, ajak berkolaborasi. Presentasikan kebutuhannya sehingga CSR bisa ikut menyelesaikan persoalan sampah,” ujarnya.
Tak Hanya Sampah, PJU hingga 12 Ribu Rutilahu Ikut Dipetakan
Instruksi pemetaan tidak berhenti pada persoalan sampah.
Jigus juga meminta seluruh camat mendata kondisi PJU sesuai kewenangan jalan kabupaten, provinsi, pusat maupun desa.
Selain itu, sekitar 12 ribu rumah tidak layak huni (rutilahu) juga diminta kembali diverifikasi sebagai dasar penyusunan program pembangunan berikutnya.
Pendataan jaringan gas rumah tangga pun masuk dalam daftar prioritas agar pengembangan layanan energi masyarakat dapat dilakukan lebih terarah.
Sekda: Kampung Bersih Harus Hidup, TPS3R Jangan Mangkrak
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan Program Kampung Bersih akan menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Menurutnya, sejumlah TPS3R yang telah dibangun masih belum beroperasi secara optimal, termasuk satu dari tiga TPS3R di Kecamatan Susukanlebak.
Beberapa kecamatan seperti Ciwaringin, Gempol, Kapetakan, Suranenggala, dan Susukan juga masih menjadi wilayah dengan volume sampah liar yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan lebih serius.
Hendra meminta para camat tidak hanya menunggu anggaran pemerintah, tetapi aktif menggandeng perusahaan melalui program CSR.
“Jangan selalu menunggu anggaran pemerintah. Manfaatkan potensi wilayah yang ada agar ada ikhtiar dan inovasi dalam
menyelesaikan persoalan sampah,” tandasnya.
