by

Warga Kampung Pancamulya Keluhkan Pungutan Program PTSL, Diduga Dilakukan Oleh Oknum Ketua BPK

Tulang Bawang, korankabarnusantara.co.id

Program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kampung Pancamulya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, diduga dimanfaatkan oleh oknum Ketua Badan Permusawaratan Kampung (BPK) sebagai lahan pungutan liar (Pungli) di tahun 2017 dan 2021.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan korankabarnusantara.co.id di lapangan dengan tiga orang warga Pancamulya Rk 04 Rt 04 berinisial TKM (69), HA(59), TBS(56) mereka mengatakan bahwa saat pengurusan pra PTSL ia mengaku ditarik sejumlah uang.

“TKM (69) dulu 2017 saya ditarik uang Rp. 700,000,- sama pak RK Purwanto untuk buat sertifikat PTS,Sertifikat tidak ada pak Purwanto minggat mas!!!!..,, trus kita di tarik uang lagi Rp. 700,000,- sama Ketua BPK untuk sertifikat. “Senada dengan TBS (56) dan HA(69) harus membayar Rp. 700,000,- untuk satu(1)buku Sertifikat tanah.

Berbekal informasi dari warga terkait penarikan biaya pembuatan sertifikat PTSL sebesar Rp. 700,000,- maka awak media dari Korankabarnusantara.co.id melakukan Konfirmasi kepada Seketaris dan Kepala Kampung namun selaku sekretaris ia menjelaskan tidak ikut campur terkait PTSL sama halnya dengan Kepala Kampung yang menyatakan tidak campur tangan silahkan ngobrol langsung aja sama Ketua BPK,” jelasnya seketaris kampung.

Selanjutnya team awak media dengan bermodal alamat Tabloidpilarpost bersama time mengunjungi kediaman Ketua BPK untuk melakukan konfirmasi mengenai penarikan Rp. 700,,000,- untuk biaya penebusan buku sertifikat tersebut namun Ketua BPK tidak ada di kediamannya sampai berita terbitkan dihubungi via Whatsapp dan telphon celular juga tidak bisa dihubungi.

Pada dasarnya biaya PTSL adalah sepenuhnya gratis dan ditanggung pemerintah namun jika masyarakat di haruskan membayar pemerintah mempunyai ketentuan biaya yang tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang meliputi Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, No :25/SKB/V/2017, No:590-3167A Tahun 2017, No:34 Tahun 2017, Per tanggal 22 Mei 2017 katagori ke IV Wilayah Sumatera (Lampung) sebesar Rp. 200,000,- dan apabila ada yang melakukan penarikan melebihi ketentuan tersebut diatas wajib dilaporkan.

(TIM)

Kabar Nusantara Online