Oku Selatan, korankabarnusantara.co.id – Sehubungan adanya proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Sukabumi Kec. Tiga Dihaji Kab. Oku Selatan Prov. Sumsel, Team awak media melakukan pengawasan dan Control Sosial terkait Proyek Bendungan dan irigasi tersebut, Setelah melakukan Insvestigasi dan Monitoring di lapangan Kami team Jurnalis sebagai tugas Control Sosial, Berdasarkan Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.
Juga Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan informasi dari badan publik, sekaligus mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. UU ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik, Kamis (26/02/2026).
Awak Media menemukan dalam pengerjaan Diduga proyek tersebut tidak sesuai Spek dan tidak ada keterbukan informasi publik terkait nilai proyek dan system pengerjaan proyek tersebut, adapun pelaksana pengerjaannya dilaksanakan oleh PT. Nindya Karya, warga sekitar berharap dalam pelaksanaan pengerjaan Beton harus sesuai RAB dan Spek sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi terkait.
Warga Sekitar berharap agar dalam pengerjaannya memenuhi Standarlisasi, Mutu dan Kwalitas pengerjaan proyek tersebut harus bagus. Dalam pengerjaan harus sesuai dengan Kontrak Kerja agar Harapan Kami dilapangan pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan Juknisnya Supaya bisa Menghasilkan pengerjaan proyek yang berkualitas serta bagus hasilnya.
Apabila Pelaksanaan pengerjaannya bagus maka disaat adanya pemeriksaan dari pihak, APH, Inspektorat, kejaksaan dan instansi terkait lainnya agar tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek tidak terjadi KKN dalam pembangunan di lokasi proyek tersebut,
Warga berharap kepada perusahaan PT. Nindya Karya dalam pembangunan Beton dan pelaksanaan proyeknya dikerjakan sangat serius dan bagus hasilnya, yang mana proyek tersebut diawasi oleh Kementrian PUTR, BBWS Balai Besar Prov. Sumsel, DPR RI, Kajati Sumsel, Polda Sumsel, BPKP dan Pihak instansi terkait lainnya.
(Agus Sumsel)
