Cirebon, korankabarnusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berkomitmen untuk terus mengapresiasi kinerja guru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd., saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon, pada Selasa (17/12/2024).
“Hari Jadi PGRI ke-79 ini menjadi momentum bagi kita untuk menyadari bahwa sumber daya manusia, khususnya para guru, merupakan tugas yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Hilmy dalam sambutannya.
Hilmy menekankan peran penting yang dimainkan oleh PGRI dalam meningkatkan kualitas guru di Indonesia, yang menurutnya sangat berdampak pada pendidikan anak-anak Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon. “PGRI memiliki peran penting dalam mewujudkan guru-guru yang berkualitas, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak Indonesia,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hilmy juga menyampaikan bahwa anak-anak atau pelajar adalah investasi dan potensi yang harus dijaga dan dikembangkan untuk kemajuan bangsa. Meski demikian, ia juga mengakui adanya dinamika dalam dunia pendidikan, baik yang berupa kesuksesan maupun tantangan.
“Dinamika guru dalam memberikan pendidikan itu luar biasa, ada kesuksesan, kekecewaan, ada kemunduran, ada kemajuan. Itu semua menjadi hal yang biasa dalam dunia pendidikan. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus bekerja sama dengan PGRI untuk memastikan para guru dapat lebih baik dan maju dalam melaksanakan tugas mereka,” kata Hilmy.
Ia menambahkan, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sebagai bagian dari dukungannya terhadap profesi mulia ini. “Kita memiliki tugas untuk mendampingi guru-guru agar kesejahteraannya ditingkatkan,” ujarnya.
Hilmy kemudian menjelaskan mengenai komitmen pemerintah pusat dalam memberikan tunjangan kepada guru. Pemkab Cirebon menyambut baik kebijakan tersebut dan siap mendukungnya. Melalui Dinas Pendidikan (Disdik), Pemkab Cirebon akan melakukan inventarisasi terhadap guru-guru yang sudah dan belum mendapatkan sertifikasi. Tunjangan guru, menurut Hilmy, akan ditentukan berdasarkan sertifikasi tersebut.
“Gaji atau tunjangan itu dari pemerintah pusat, kita apresiasi itu. Terutama untuk guru yang sebelumnya berstatus honorer, belum memiliki status PPPK atau ASN, kita akan arahkan mereka untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi, tambahan tunjangan sebesar Rp2 juta itu hanya untuk guru yang sudah bersertifikasi,” jelasnya.
Hilmy menambahkan bahwa Pemkab Cirebon akan segera memetakan status sertifikasi guru, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum. “Kami akan petakan mana yang belum (sertifikasi), mana yang sudah sertifikasi tapi belum mendapatkan haknya. Secepat mungkin saya akan perintahkan Kadisdik untuk melakukan pendataan terkait hal ini,” ujar Hilmy.
Sekda Cirebon juga menegaskan bahwa Pemkab Cirebon berkoordinasi dengan PGRI mengenai perlindungan hukum bagi guru. Ia menyambut baik jika ada wacana mengenai pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat memberikan perlindungan lebih bagi profesi guru.
Dengan berbagai langkah ini, Pemkab Cirebon berharap dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di daerah tersebut.
(Fjr)
