by

Kadivpas, ‘Kuasai Aturan, Jangan Ada Persekongkolan’

Bandung, korankabarnusantara.co.idKepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Taufiqurrakhman bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Administrasi, Eva Gantini, Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN Ferry Ferdiansyah, Tim UKPBJ serta JFT Barjas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada Senin (8/11/2021) melaksanakan Rapat Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Untuk kebijakan PBJ Tahun 2022 yaitu memaksimalkan Aplikasi SPSE dan E- Proc LKPP dalam proses pemilihan penyedia.

Eva menyampaikan per 1 Desember 2021 kita harus sudah melaksanakan Tender PRA-DIPA sesuai anjuran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI baik Pembangunan maupun Pengadaan Bahan Makanan Lapas/Rutan/LPKA. Harapannya di Januari 2022 kita sudah mendapatkan konsultan perencana mengingat tahapan yang akan dilalui waktunya panjang sehingga diperlukan perencanaan yang matang sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan dan tepat waktu sesuai Timeline yang disepakati.

Adanya Perubahan Dasar Hukum pada Kebijakan PBJ Tahun 2022 yang Mengatur Batas Waktu Pengumuman RUP, Perubahan Segmentasi Kualifikasi Penyedia dan Persyaratan Tender yang dipermudah melalui : Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah à (aturan turunan Perpres No. 12 Tahun 2021); Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia à (aturan turunan Perpres No. 12 Tahun 2021).

Selain itu Ferry menambahkan, menurut Amanat Perpres 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 beserta autan turunannya bahwa RUP adalah Wajib, Data RUP pada SIRUP terintegrasi dengan LPSE dan SIPASTIKU, Tanpa RUP pada SIRUP  tidak akan dapat memproses : Permintaan Pokja Pemilihan kepada UKPBJ Kemenkumham, melaksanakan Proses PBJ pada LPSE. Dengan memaksimalkan pemanfaatan Aplikasi SPSE dan E-Proc LKPP dalam Proses Pemilihan Penyedia diharapkan Proses PBJ bisa lebih Transparan, Efektif dan Efisien serta Memudahkan untuk melakukan monitoring, Evaluasi dan Laporan pelaksanaan PBJ.

Sebagai informasi, Tim UKPBJ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah melaksanakan FGD pada 11 Oktober 2021 dengan pokok bahasan :

Penyusunan Format Spesifikasi Teknis, Penyusunan Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Penyusunan Format Rancangan Kontrak; Penyusunan Petunjuk Pengisian Format DPP. Membuat Draft Naskah Surat Perihal Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan Bahan Makanan pada Lapas/Rutan/ LPKA Tahun 2022, yang akan diedarkan kepada Satuan Kerja Penyelenggara Bama di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Adapun langkah strategis Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yaitu : Memetakan Alur Percepatan Pelaksanaan PBJ Tahun 2022, Melakukan Langkah percepatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Menyusun Timeline Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan Permintaan Penunjukan Pokja Pemilihan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqurrakhman mengamanatkan kepada Tim UKPBJ Kanwil Jawa Barat untuk lebih berhati-hati, kuasai aturannya dan jangan keluar dari prosedur yang ditetapkan, lakukan terus pendampingan terhadap Satuan Kerja supaya ilmu pengetahuan yang dimiliki merata, dan harus di ingat ‘Jangan Ada Persekongkolan’. Semoga kita semua selamat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai Aparatur Sipil Negara. (Irwan)

Kabar Nusantara Online