by

Diduga Bantuan Dana Uppo Dimintai Uang Keamanan Oleh Oknum Dinas Pertanian Tulang Bawang

Tulang Bawang, korankabarnusantara.co.id – Terkait adanya berita yang sudah dimuat oleh beberapa media online waktu lalu, terkait adanya dugaan pemotongan dana bantuan UPPO dari Ketua Fraksi dari salah satu partai berinisial S. Yang disalurkan melalui Pengurus Kaukus Perempuan Parlamen Provinsi Lampung senilai Rp. 200.000.000., yang diterima oleh salah satu kelompok tani, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang,

Sedangkan dana tersebut diperuntukan untuk pembelian sapi, pembelian armada bentor dan pembuatan kandang/rumah ternak. Dari dana Rp. 200.000.000., tersebut dipotong oleh oknum Dinas Pertanian senilai Rp. 16.000.000., dengan alasan untuk biaya pengamanan.

Dengan adanya dugaan pemotongan dana bantuan UPPO yang dilakukan oleh oknum Dinas Pertanian berinisial AD tersebut, Hamidi, Wakil direktur SIKK-HAM geram dan angkat bicara.

Pada isi berita sebelumnya yang sudah dimuat oleh beberapa media online terkait adanya dugaan pemotongan dana anggaran oleh oknum Dinas Pertanian yang diungkapkan oleh ketua kelompok tani berinisial SGN kepada awak media di kediamannya.

“Kami pada saat mendapatkan bantuan dana tersebut, pihak oknum dinas pertanian berinisial AD dan IR meminta uang sejumlah Rp. 16. 000.000., kepada kami dengan bahasa untuk uang pengamanan. Saat ini dana tersebut sudah kami belanjakan untuk pembelian sapi sebanyak 8 ekor senilai Rp. 8.000.000., per ekor, pembuatan rumah ternak hewan, pembelian bentor pengangkut rumput dan pembuatan rumah ternak,” ungkapnya.

Pada hari Selasa (13/8/2022) awak media menjumpai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Tulang Bawang untuk memintai tanggapan terkait adanya dugaan pemotongan dana bantuan tersebut. Kabid Sapras mengungkapkan, kalau terkait pemotongan dana tersebut saya tidak tahu, tugas saya hanya monitoring kalau sudah dibelanjakan sapi dan sapinya ada berikut pembuatan kandangnya maka tugas kami selesai.

“Untuk oknum yang diduga melakukan pemotongan dana dari kelompok tani tersebut saat ini sudah tidak ada lagi di sini,orangnya sudah pindah ke dinas intansi lain,Maka kawan-kawan silahkan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan agar semuanya bisa jelas,” paparnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian mengatakan, “Saya sudah ketemu dengan IR dan IR mengatakan kalau dia akan mengusut adanya Vidio pengakuan ketua kelompok tani tersebut. Dia tidak terima karena tidak ada pembuktian bahwa dirinya memotong dana anggaran pembelian sapi tersebut,” katanya.

Menyikapi hal tersebut Wakil Direktur Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan Hak Asasi Manusia (SIKK-HAM) sangat geram dan dirinya angkat bicara, “Saya selaku Wakil Direktur Lembaga SIKK-HAM, saya sangat menyayangkan atas perilaku oknum dinas yang diduga melakukan pemotongan dana bantuan tersebut. Sedangkan dana tersebut sudah jelas diperuntukan untuk membantu kesejahraan petani melalui program UPPO dari kementrian, oknum-oknum seperti itu yang mencoreng nama baik intansi terutama intansi pertanian kabupaten tulang bawang,” bebernya.

“Kami selaku pihak lembaga tidak terima nama LSM dan Polisi dicatut sesuai pengakuan ketua kelompok tani berinisial SGN dalam vidio tersebut. Yyang mengatakan bahwa dana Rp. 200.000.000., dipotong oleh oknum Dinas Pertanian senilai Rp 16.000.000 dengan alibi untuk pengamanan,” ucapnya.

Nama lembaga dan Polri untuk dijadikan alasan oknum Dinas Pertanian untuk melakukan pemotongan dana dari pihak ketua kelompok tani yang mendapatkan bantuan program UPPO tersebut. Kami akan menindak lanjuti kasus ini sampai tuntas agar bisa memberi efek jera kepada oknum-oknum dinas yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

(Tim)

Kabar Nusantara Online