by

Dede Farhan Aulawi: TNI Manunggal Rakyat Karenanya Lahir Dari Rakyat Untuk Rakyat

Bandung, korankabarnusantara.co.id

Ketua Umum Prawita Genppari Dede Farhan Aulawi menyebut Panglima TNI pertama, Jenderal Sudirman, adalah seorang ulama. Jenderal Sudirman dikenal sebagai pahlawan nasional yang memiliki latar belakang priyayi.

Dan Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan Indonesia, jasa-jasanya sangat dikenang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Jenderal Besar Sudirman merupakan salah satu orang yang memperoleh pangkat bintang lima selain Soeharto dan AH Nasution. Jenderal besar Indonesia ini lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, 24 Januari 1916.

Panglima Besar Jenderal Sudirman yang telah mewariskan nilai juang yang tulus ikhlas dan tidak pernah menyerah. Semangat juangnya bisa digali dalam berbagai literatur sejarah perjalanan bangsa perlu terus digetuktularkan agar seluruh elemen bangsa bisa menjiwainya. Salah satu konsep perang yang telah diwariskan pada bangsa adalah geeilya“, ujar Pemerhati Pertahanan Dede Farhan Aulawi di Bandung, Selasa (19/10/2021).

Beliau merupakan Panglima TNI yang pertama yang patut ditauladani dan dicontoh dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan dalam kepemimpinan yang berprinsip pada keberanian yang tulus dan ikhlas. Semua diabdikan untuk kepentingan bangsa dan Negara. Dan jangan lupa juga, bahwa beliau juga seorang guru dan kyai yang senantiasa mewariskan nilai – nilai kejuangan yang luar biasa. Tidak hanya pada masanya, tetapi nilai – nilai tersebut juga diwariskan sampai saat ini.

Itulah sebabnya kemanunggalan TNI dan rakyat itu harus selalu dipertahankan. Jangan pernah ada pemikiran untuk memisahkan TNI dan rakyat. Itulah hakikat dan jatidiri sejarah perjuangan. Bukan hanya di masa perjuangan saja, tetapi dalam mengisi pembangunan pasca kemerdekaan pun TNI dan rakyat harus selalu bersama.

Dede juga menyampaikan kemanunggalan TNI dan rakyat adalah perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa, sekaligus inti pertahanan negara. TNI diharapkan akan terus bersama rakyat dalam mengisi kemerdekaan dan program – program pembangunan. Kebersamaan antara TNI dan Rakyat adalah kekuatan hakiki dalam menjalankan tugas pokok TNI. Jangan pernah ada jarak antara TNI dengan rakyat. Jadikanlah mako – mako TNI sebagai “rumah rakyat”, tempat rakyat berteduh dan memohon perlindungan dari berbagai ancaman.

Itulah sebabnya jati diri TNI selain sebagai tentara profesional, melainkan tentara pejuang, tentara nasional dan tentara rakyat. TNI dalam kiprah pengabdiannya senantiasa menomorsatukan kepentingan rakyat, sesuai slogan “Terbaik Bagi Rakyat, Terbaik Bagi TNI” atau “Bersama Rakyat TNI Kuat, Bersama TNI Rakyat Sejahtera” dengan terus berupaya mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai senjata ampuh yang dahsyat dalam Sistem Pertahanan Semesta.

Pembinaan Teritorial (Binter) merupakan salah satu bentuk konkrit kegiatan TNI (khususnya TNI AD) untuk mengetahui kondisi masyarakat. Programnya bisa dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dan format, tetapi hakikatnya ada langkah konkrit untuk merasakan apa yang dihadapi oleh rakyat. Oleh karenanya Binter TNI perlu terus dilakukan untuk memperkuat ikatan bathin yang selama ini sudah terjalin. Menjalankan fungsi binter, sesungguhnya merupakan satu kesatuan dalam menjalankan fungsi lainnya seperti fungsi pertempuran maupun fungsi pembinaan postur.

Merujuk pada UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.34 tahun 2004 tentang TNI yang mewadahi Binter dapat dilakukan oleh prajurit TNI AD dalam interaksinya dengan masyarakat. Secara spesifik paradigma Binter termasuk sebagai salah satu fungsi utama TNI AD yang termaktub dalam UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan secara konsekuen menjalankan tugas berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang secara eksplisit termaktub dalam UU No.34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 huruf ‘b’ butir 8 yang menyatakan “memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”. Kedua Undang- undang tersebut adalah pijakan legitimasi yang sah bagi TNI khususnya TNI AD untuk melaksanakan kegiatan Binter sehingga dapat menetapkan Binter sebagai salah satu fungsi utama TNI AD.

Kemudian merujuk pada doktrin Kartika Eka Paksi yang disahkan dengan keputusan Panglima TNI nomor KEP/184/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 menyebutkan bahwa Pembinaan Teritorial (Binter) merupakan salah satu fungsi utama TNI AD, sehingga setiap Satuan jajaran TNI AD dalam situasi dan kondisi apapun harus melaksanakan Binter guna mendukung tugas pokoknya, terutama dalam penyiapan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh guna penyelenggaraan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Penyelenggaraan Sishanta agar dapat dipersiapkan secara dini, diperlukan langkah dan upaya pembinaan teritorial yang terencana, terukur dan terarah, serta berkelanjutan, dengan demikian kondisi pertahanan negara akan dapat mewujudkan daya dukung yang optimal bagi kesinambungan pembangunan di setiap wilayah/daerah. Binter sebagai strategi yang dipilih dalam pemberdayaan wilayah pertahanan telah teruji dalam kurun waktu awal pembentukan Tentara Indonesia sampai dengan saat ini dan diprediksi masih tetap relevan di masa depan.

“Kita mungkin masih ingat adagium latin yang berbunyi “Si Vis Pacem Para Bellum” yang artinya kurang lebih “Jika mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang“. Hal ini sesungguhnya menyiratkan sebuah pesan diplomatis bahwa keadaan aman, damai dan tentram tidaklah bersifat abadi, karena suatu waktu bisa timbul konflik atau peperangan.Gelar kekuatan Satuan Komando Kewilayahan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI menjadi salah satu pertimbangan bahwa Binter sangat diperlukan sebagai bagian sistem peringatan dini bagi pertahanan negara maupun berperan sebagai sandaran logistik wilayah yang sudah terbina tatkala “perang berlarut” terjadi,“ ungkap Dede.

(Anton K)

Kabar Nusantara Online