DBHCT Tahun 2018 Digulirkan Ditahun 2019, Jawaban dari Kadinkes Subang

Subang, KN

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan kepada Menteri Keuangan untuk Kabupaten Subang yang diterima pada tahun 2018 dan 2019 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ternyata diserap dan digulirkan di tahun 2019.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Subang nomor 976/Kep.491-BP4D/2018 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Subang, ATING RUSNATIM Dinas Kesehatan Subang mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) dan ditahun berikutnya yaitu tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Subang yang diandatangani oleh H. RUHIMAT nomor : P1.04.02.03/Kep.298-BP4D/2019. Dinas kesehatan Subang juga mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Alokasi DBHCHT tahun 2018 untuk Dinas Kesehatan ternyata tidak diserap atau tidak digulirkan untuk kegiatan pada tahun tersebut, hal ini sesuai keterangan yang diungkapkan oleh YUYUM Kasubag Program dan Informasi. Menurut YUYUM DBHCHT tahun 2018 digunakan pada kegiatan di Dinas Kesehatan pada tahun 2019.

Alokasi DBHCHT tahun 2018 yang digulirkan di tahun 2019 sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Subang H. RUHIMAT tertanggal 27 Juni 2019 yang berbunyi “Penganggaran Sisa DBHCHT dengan tahun anggaran 2018 yang selanjutnya akan menjadi SILPA DBHCHT pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun Anggaran 2019.                                     

Dikonfirmasi diruangan kerjanya dr. NUNUNG SUHAERI, MARS. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang pada saat itu didampingi oleh bawahannya YUYUM (Kasubag) menjelaskan bahwa dia baru menjabat di Dinkes pada bulan September 2019, Jadi dana DBHCHT itu prosesnya sudah selesai sebelum dia menjabat, sementara dia hanya eksekusi untuk pelaksanaannya,” katanya.

Kadis dr. Nunung juga menjelaskan bahwa alokasi DBHCHT tidak diserap dikarenakan pada saat itu ada Anggaran berbarengan yg diterima dari “BANPROV” dengan pelaksanaan kegiatan yang sama sehinga bantuan dari Pusat berupa DBHCHT tidak diserap karena takut terjadi kesalahan,” jelasnya. (Ricky/Tety)

Kabar Nusantara Online