by

Bahas PSN, Pemkab Tuba Ikuti Seminar Kemenko Perkonomian Secara Virtual

Tulang Bawang, korankabarnusantara.co.id – Untuk membahas sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) diperlukan kerjasama dan kordinasi antara pemerintah pusat, daerah serta para pihak terkait. Lantaran hal itu, Kementrian Kordinator (Kemenko) bidang perekonomian pada Senin (22/11/2021) menggelar seminar secara virtual dengan sejumlah pihak termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang (Tuba) guna membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Permenko Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN.

Rapat virtual melalui zoom meeting berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Menggala, Tuba dihadiri Asisten 2, Kabag Adbang dan Kasubag Adbang. Dalam kegiatan yang dihelat Kemenko bidang Perekonomian itu dijelaskan bahwa Proyek Strategis Nasional menurut PP 42 tahun 2021 ini adalah kemudahan yang diberikan badan usaha untuk semaksimal mungkin, dapat ikut berperan aktif dalam mendukung PSN.

“Dalam PP 42 kontruksinya mirip dengan siklus project, dimulai dengan perencanaan, penyiapan, fase transaksi, kontruksi hingga penyerahan aset, penanganan dampak sosial, aturan-aturan peralihan serta materi lain yang diberikan berisi materi fasilitas kemudahaan PSN dan pengadaan tanah yang menjadi pokok utama dalam pelaksanaan PSN,” terang Deputi Seskab bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit

dalam sambutannya.

Tentang kebijakan PSN, lanjut Deputi Seskab, Satya Bhakti Parikesit, PP ini adalah pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. Didalam PP ini juga ada kemudahan yang diatur,  yang sebelumnya belum pernah diatur di dalam Perpres yang lalu dan juga aturan-aturan untuk menegaskan kembali apa yang sudah diatur didalam perpres itu sendiri.

“Esensinya adalah agar cepat dapat diimplementasikan sesuai target waktu yang ditetapkan dalam perizinan dan lainnya, sehingga badan usaha tersebut dalam operasional tidak disibukan dalam hal sifatnya perizinan,” imbuh Deputi Seskab.

Menurut Satya Bhakti, ada 6 kawasan yang diprakarsai menjadi kepentingan umum dalam UU Cipta Kerja yakni pertama Kawasan industri hulu hilir minyak dan gas yang diprakarsai/dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, kedua Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai/dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD, ketiga Kawasan industri yang diprakarsai pemerintah yang diprakarsai/dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, keempat kawasan pariwisata yang diprakarsai/dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, kelima Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai/dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD dan keenam Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai/dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD.

“Pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan lahan untuk PSN,” katanya.

Kegiatan seminar sendiri dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan ketat guna menekan angka penularan Covid-19 khususnya di Tuba. (JN)

Kabar Nusantara Online