Tulang Bawang, korankabarnusantara.co.id- Merugikan keuangan negara merupakan unsur dari delik korupsi dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kekurangan aset negara. Baik dalam bentuk uang, maupun barang.
Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Seperti halnya berbagai program kegiatan belanja barang dan jasa anggaran pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) Provinsi Lampung Tahun 2023, banyak kejanggalan dan mengarah ke dugaan mark up bahkan fiktif.
Data informasi yang diterima, oleh tim media ini besaran anggaran diketahui untuk program kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang bawang, miliaran rupiah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Sedangkan untuk belanja langsung, di Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 merealisasikan anggaran yang sangat fantastis hal itu sudah menjadi temuan BPK, Amri selaku Kadis Dinas Perdagangan tahun 2023 bermasalah karena kacau balau dalam mengelola program belanja barang dan jasa sehingga diperiksa dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang indikasinya tanpa pidana.
Mengenai sumber anggaran, mantan Kepala Dinas Amri selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) saat dikonfirmasi di ruangannya tertanggal 14 Agustus 2024 menjelaskan dana tersebut bersumber dari APBD 2023, ditanya untuk belanja pemeliharaan gedung kantor mantan Kadis Perdagangan Amri juga lupa dan tidak bisa menjawab ada apa?.
Iya saya lupa dan posisi saya juga lagi sakit ini saya mau ke rumah sakit coba kalian tanyakan langsung ke bendahara atau ke Komar selaku PPTK, dan Aryani bagian perencanaan dan Evi bagian pengelolaan dana koran atau publikasi terangnya kepada tim media ini, terkesan bahwa dirinya tidak mau dikonfirmasi dan diduga kuat ada yang ditutup-tutupi dengan alasan lupa atau sakit.
“Saat dikonfirmasi dikantornya pada hari Senin tertanggal 09 Agustus 2024 perihal berlangganan dana koran tahun anggaran 2023 Evi selaku bendahara menjelaskan hanya sembilan juta rupiah (9.000.000) berbanding jauh dengan yang ada didetail anggaran belanja barang dan jasa persatker”.
Lebih jelas untuk belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 berlangganan jurnal/surat kabar/majalah senilai total pagu 24.000.000 metode pemilihan pengadaan langsung dengan kode RUP 45197555.
Dari data yang didapati belanja operasi pasar murah bersubsidi dengan total pagu Rp:168.682.500 dengan kode RUP:43367560.
Belanja pemeliharaan gedung kantor nilai pagu Rp: 50.000.000 dengan kode RUP: 397666229 metode pemilihan pengadaan langsung.
Belanja pemeliharaan bangunan gedung, bangunan gedung kantor bangunan gedung tempat kerja total pagu Rp:20.250.000 dengan kode RUP:39768519.
Semua data tersebut yang tidak ditulis secara detail ada dalam program anggaran belanja dan jasa dinas perdagangan kabupaten Tulang Bawang provinsi lampung tahun 2023.
Terpisah Aryani selaku Kasubag UKDsdag bagian perencanaan saat dimintai keterangan prihal belanja barang dan jasa untuk berlangganan jurnal/surat kabar/majalah koran anggaran tahun 2023 pada hari Jum’at tertanggal 23 Agustus 2024 diruangannya menjelaskan bahwa Evi selaku bendahara memang sengaja menutupi dan tidak mau berterus-terang ungkap Aryani.
Iya bang saya sudah tanyakan dengan bendahara Evi untuk berlangganan majalah atau surat kabar tahun 2023 kenapa penjelasannya tidak sama dengan yang ada didalam berita media online yang sudah tayang, karena yang saya tau dua puluh empat juta bukan sembilan juta.
Jadi menurut keterangan Evi, dia memang sengaja bang menutupi karena dia takut jadi tidak mau terbuka atau transparan dalam Surat Pertanggung jawaban (SPJ).
Karena SPJ bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penata usahaan keuangan dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus,” jelas Aryani.
Lebih jauh saat ditanya prihal kinerja Kadis perdagangan Amri ditahun anggaran 2023 yang menuai masalah karena menjadi temuan BPK dan mengembalikan kerugian negara Aryani selaku kasubag UKDsdag bagian perencanaan membenarkan bahwa Kepala Dinas (Kadis) AMRI selaku penanggung jawab anggaran (PA) pada saat itu diperiksa dan mengembalikan kerugian keuangan negara.
Jujur bang memang betul pak Amri pernah diperiksa dan megembalikan kerugian keuangan negara pada saat itu, tapi untuk pidana, atau detail uang yang dikembalikannya untuk bagian belanja barang dan jasa mana yang bermasalah saya tidak tau bang kalo mau lebih jelas coba konfirmasi ke pak Komar selaku PPTK karena saya hanya bagian perencanaan jadi untuk realisasinya saya tidak tau PPTK yang tau bang kilahnya sembari mengalihkan pembicaraan.
Hingga berita ini diterbitkan bagian PPTK dinas perdagangan kabupaten Tulang Bawang provinsi Lampung Komar belum berhasil dimintai keterangan. (Tim)
